Rencana Sekolah Tatap Muka, Bagaimana Persiapan Pemerintah?

  • Whatsapp



RRI.MY.ID Sudah satu setengah tahun para siswa belajar secara daring untuk menekan penularan covid-19.

Meski angka kasus positif covid-19 belum melandai, pembelajaran tatap muka terbatas akan kembali dibuka di tahun ajaran baru Juli mendatang.

Bacaan Lainnya

Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim akan membuka sekolah dengan skema tatap muka pada bulan Juli.

Untuk mencapai target tersebut, tenaga pendidik telah diprioritaskan sebagai penerima vaksin covid-19.

Sementara, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyebut kenaikan kasus covid-19 pasca lebaran masih akan terjadi beberapa waktu ke depan.

Diprediksi, peningkatan kasus corona akan mencapai puncak pada akhir bulan Juni 2021.

Sebelumnya, sekolah tatap muka yang telah dilaksanakan di sejumlah daerah sempat memunculkan klaster covid-19.

Misalnya di Pekalongan, Jawa Tengah, klaster penularan covid-19 muncul di salah satu SMA, ada 37 guru terkonfirmasi positif corona, sehingga sekolah tersebut ditutup sementara.

Di akhir Maret muncul klaster penularan di SMA 1 Sumatera Barat, Padang Panjang, dimana puluhan siswa terkonfirmasi positif corona.

Kunci utama untuk melakukan pembelajaran tatap muka adalah kesiapan pemerintah, guru, orangtua dan siswa, sebab kasus covid-19 di Indonesia belum melandai.

Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=bD6beEDsBSw

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

33 Komentar

  1. 1) Sekolah itu penting, tetapi bukan yg terpenting. Akademik itu bagian pendidikan, tetapi pendidikan itu tidak melulu soal akademik. Pengalaman saya sendiri: Ilmu keteknikan / engineering utk membuat jembatan & jalan layang proyek2 negara (sebuah proyek tol raksasa), betul-betul tidak pernah saya dapatkan dari bangku sekolah & bangku kuliah (dan saya juga bukan murid & mahasiswa jenius). Fakta lainnya: Pengusaha2 yg berhasil, yg punya banyak pegawai, ternyata banyak yg tidak bersekolah tinggi. Apakah produk pendidikan sekolah & universitas di Indonesia belakangan ini sudah terbukti siap pakai / siap kerja? Kalau begitu, mengapa terburu-buru? Bisa jamin tidak ada lonjakan covid19 karena pembukaan sekolah seusai libur ini? Siapakah yang akan bertanggungjawab atas konsekuensi dari keputusan ini? Apakah ada gunanya punya anak pintar dan ceria tetapi kemudian sakit karena tertular? Apakah bila anak dan atau keluarganya sakit, anak tetap bisa belajar dan punya kesempatan menjadi generasi penerus bangsa di masa depan? Mengapa mengkuatirkan masa depan bertahun-tahun mendatang yg tidak mungkin bisa diketahui & dikendalikan? Mengapa tidak memperjuangkan saat-saat ini yang jelas-jelas di depan mata & masih bisa diperjuangkan?

    2) Bagaimana dengan, cmiiw, pemberitaan Kompas TV siang 7 juni 2021 mengenai studi: 40% pasien covid-19 anak di RSCM meninggal? Masih ada yg bisa & berani jamin bahwa sekolah tatap muka mulai Juli nanti adalah keputusan tepat? Ada yg bisa jamin anak-anak dan seluruh jajaran di sekolah dan lingkungannya taat prosedur kesehatan? Ketika diawasi memang taat, namun ketika yg mengawasi lengah atau tidak hadir, apakah masih taat? Apakah sudah ada kesadaran dari diri sendiri? Orang2 dewasa saja (mungkin termasuk para pendidik) masih kurang disiplin, apakah anak2 malah lebih disiplin daripada orang2 dewasa? Perencanaan & keputusan yg baik adalah perencanaan & keputusan yg bisa dilaksanakan / dipraktekkan.

    3) Guru utama dan pertama adalah selalu para orangtua. Sebuah amanah yg harus dipertanggungjawabkan. Para guru dan karyawan sekolah hanya membantu para orangtua. Orangtua tidak akan pernah bisa mengalihkan tanggungjawab & amanah kepada para guru, karyawan sekolah, para pembantu rumah tangga, pemerintah, atau siapapun, agar anak-anak tidak tertular dan tidak sakit. Janganlah para orangtua mengikuti teladan mereka yang suka melepaskan tanggungjawab & membebankannya kepada orang-orang lain. Sesal kemudian tak ada gunanya.

    4) Ceritanya akan lain bila bukan hanya para guru yang divaksinasi lengkap, tetapi juga seluruh karyawan sekolah, para pedagang dan petugas keamanan di lingkungan sekolah (termasuk para juru parkir dll bila ada) dan tidak terkecuali para orangtua murid (termasuk lansia di rumah). Kementerian Pendidikan & Ristek ini tidak bisa & tidak boleh bekerja sendiri tanpa dukungan Kementerian Kesehatan, seluruh jajaran aparatur pemerintah pusat & daerah, para importir & negara-negara produsen vaksin. Jadi vaksin lagi, vaksin lagi. Memang vaksinlah "game changer-nya".

    5) Ceritanya juga akan lain apabila data-data tentang covid-19 yg disajikan ke masyarakat sesungguhnya (ternyata) tidak akurat (lebih tinggikah? lebih rendahkah?). Kalau quick count pemilu / pilkada bisa dicek keakuratannya (diverifikasi) dengan penghitungan surat suara secara manual dan adanya saksi-saksi dari berbagai pihak termasuk masyarakat umum, bagaimana dengan rekapitulasi data tentang covid-19 ini??? Yakin data tracing & testing yg ada sudah mewakili / sudah representatif?

  2. Bp. Nadiem jngn model memaksakan kehendak, pertimbangan tertinggi adalah keselamatan nyawa anak2, saat ini pandemi masih ganas, jngn korbankan jiwa anak2 hanya demi mengejar prestasi,kami org tua menyadari bahwa Kemendikbud juga tak bsa disalahkan andai tdk sekolah tatap muka karena mmng musuh kita itu tdk klhatan tapi membahayakan nyawa,dengarkan suara2 Kepala Daerah yg hmpir semuanya menolak, dengarkan suara ahli2 kesehatan yg tdk menyetujui sekolah tatap muka,anak adalah belahan jiwa orang tua, nyawa mereka adalah sebagian nyawa orang tua

  3. wahai pejabat di pemerintah pusat khususnya mendikbud… jangan anda terlalu mengejar setoran karena utang negara banyak lalu memaksakan agar ada sekolah tatap muka… ingat siswa siswi itu manusia dan jangan di buat seperti taruhan… nyawa itu pak…. aturan yg ada aja tidak jelas…

  4. Kasian juga orang tua,karena PJJ sebenernya ga efektif tapi ortu tetap harus bayar kewajiban sama seperti PTM.setidaknya dimulai dengan perkuliahan selain mahasiswa/wi sudah lebih bisa menjaga diri dan perkuliahan merupakan jenjang pendidikan terakhir.kalo memang kebijakan PJJ akan diperpanjang ya musti harus ada pemotongan biaya pendidikan.dunia pendidikan jgn terlalu dianak emaskan.

  5. Kementerian Pendidikan Malaysia dan Indonesia sama sahaja. Kepala pusing dgn persekolahan anak2. Dulu kes covid 19 masih ditinggi di Malaysia diarahkan belajar tatap muka. Baru sebulan berlangsung sudah banyak klaster sekolah. Akhirnya sekolah ditutup dan diarahkan belajar cara jarak jauh atau online. Belajar dr kami Malaysia dong.Dikuatiri timbul kluster sekolah pula di Indonesia. Biar situasi benar benar pulih baru belajar tatap muka.

  6. Saya ga setuju,kita liat dampak klo terjadi siapa yg bertanggung jwb?makin lama makin ga ngerti dgn pemerintah berita covid melonjak,tp anak sekolah dah di masukan klo terjadi berarti paktor sengaja dong mentri pendidikan.kan ada solusi lebih bagus guru yg sidak ke rumah siswa lebih bagus jdi murid ke kontrol…..