Gaji Tidak Dibayar, PMI Malah Dituntut Majikan

  • Whatsapp


RRI, Jakarta: Tragis nasib yang dialami oleh SB, seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Malang, Jawa Timur, yang bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT), namun tidak dibayar gajinya selama 12 tahun di Malaysia.

Bacaan Lainnya

Malah SB justru dituntut ganti rugi RM 500 karena melarikan diri dari majikan.

Koordinator fungsi penerangan, sosial dan budaya Kedutaan Besar RI (KBRI) Kuala Lumpur, Yoshi Iskandar, mengatakan, SB diketahui tidak pernah pindah majikan, selama 12 tahun bekerja menjadi PLRT.

“Menurut pengakuannya, SB yang saat ini berusia 43 tahun, mulai bekerja di Malaysia sejak tahun 2009 pada seorang majikan warga Malaysia dan tidak pernah pindah majikan. Majikan SB bukanlah orang sembarangan karena menyandang gelar terhormat,” ungkap Yoshi Iskandar dalam keterangan resmi yang dikutip RRI.co.id, Jumat (29/10/2021).

Mirisnya, selama 12 tahun bekerja, gaji SB hanya satu kali dibayarkan.

“Selama 12 tahun bekerja, ia hanya satu kali mengirim uang sebanyak RM 300. Pada awal bekerja, majikan SB menjanjikan gaji per bulan RM 500. Namun setiap kali SB meminta gajinya selalu ditolak dengan alasan takut hilang. Bukan hanya gajinya tidak dibayar, ia pun dilarang berkomunikasi dengan keluarganya,” tambah Yoshi.

Dijelaskan Yoshi, tuntutan dari majikan SB muncul, ketika SB melarikan diri dan meminta perlindungan ke KBRI pada Februari lalu tanpa adanya izin dari majikan.

“Karena ia melarikan diri tanpa memberitahukan kepada majikannya, SB dituntut membayar ganti rugi oleh anak majikan sebesar RM 500,” terangnya.

Dubes RI untuk Malaysia Hermono, menunjukkan kegeramannya mengetahui ada PMI yang dituntut RM 500 karena meminta perlindungan ke KBRI.

“Ini di luar nalar manusia beradab. SB melarikan diri dari  karena haknya sebagai PRT tidak dipenuhi oleh majikan selama bertahun-tahun,” tegas Dubes RI.

KBRI Kuala Lumpur telah mencoba melakukan mediasi dengan majikan, namun pihak majikan tidak kooperatif.

Pihak majikan meminta kasus ini diselesaikan melalui pejabat tenaga kerja.

KBRI menolak opsi ini karena akan merugikan SB.

Sesuai UU Kadaluarsa Malaysia (Akta Had Masa 1953), pembayaran tuntutan ganti rugi tidak boleh melebihi masa 6 tahun.

“Artinya kalau diselesaikan melalui Dinas Ketenagakerjaan Malaysia, SB hanya akan mendapatkan hak gajinya maksimal 6 tahun masa kerja, sementara sisanya tidak dapat dibayarkan. KBRI memilih penyelesaian melalui Peradilan Perdata dan telah menyewa pengacara untuk memperjuangkan hak-hak SB,” tambah Hermono lagi.

Atas kasus yang menimpa SB, Dubes Hermono mengharapkan, MoU tetang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Sektor Domestik yang sedang dalam negosiasi RRI.MY.ID Indonesia dan Malaysia sejak 2016, dapat segera diselesaikan.

“Kita meminta adanya jaminan perlindungan dan mekanisme penyelesaian kasus yang efektif terhadap pelanggaran seperti ini. Tanpa adanya jaminan perlindungan yang memadai, pengiriman PMI sektor domestik ke Malaysia, saya kira perlu dikaji ulang,” pungkas Hermono.

Sementara, sepanjang 2021 KBRI Kuala Lumpur telah berhasil memperjuangkan gaji PMI sejumlah RM1.379.993 dan Rp 64.000.000 atau sekitar Rp 4,75 milyar. (Miechell Octovy Koagouw)

SB, PMI di Malaysia, tidak dibayar gaji selama 12 tahun (Dok. KBRI Kuala Lumpur)





Sumber : https://rri.co.id/internasional/1241301/gaji-tidak-dibayar-pmi-malah-dituntut-majikan

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *