Peluang Untuk Uji Putusan Hakim Soal Pinangki di KY Tertutup

  • Whatsapp


RRI.MY.ID  Komisi Yudisial (KY) memastikan bahwa pihaknya tak lagi memiliki kewenangan untuk menguji putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta dalam kasus Jaksa Pinangki.

Berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada saat ini, kewenangan KY untuk memeriksa kebenaran putusan hakim PT itu sudah dilucuti. 

Juru Bicara Komisi Yudisial RI Miko Ginting menyatakan, berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada saat ini, pihaknya hanya diberi wewenang untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara 

Itu pun, pemeriksaan etika hakim itu hanya dapat dilakukan setelah perkara yang ditangani hakim telah berkekuatan hukum tetap.

Artinya, selama perkara masih berproses dari tingkat pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung, KY tidak bisa memeriksa kemungkinan pelanggaran etika hakim dalam hal putusan. 

“UU yang ada saat ini memberikan kewenangan bagi KY untuk menganalisis putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk rekomendasi mutasi hakim. Putusan yang dianalisis harus sudah berkekuatan hukum tetap dan tujuannya untuk kepentingan rekomendasi mutasi (saja),” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (16/6/2021) malam. 

Karena itu, kekecewaan publik atas putusan majelis hakim PT Jakarta yang mengabulkan permohonan Pinangki yang menolak vonis penjara selama 10 tahun, sebagaimana  diputuskan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) tak bisa diuji kebenarannya di KY.

Satu-satunya peluang adalah lewat celah eksaminasi atau pengujian secara objektif oleh perguruan tinggi dan akademisi. 

“Keresahan publik terhadap putusan ini sebenarnya bisa dituangkan dalam bentuk eksaminasi publik oleh perguruan tinggi dan akademisi. Dari situ, dapat diperoleh analisis yang cukup objektif dan menyasar pada rekomendasi kebijakan,” kata Miko. 

Miko menambahkan, KY hanya berwenang memeriksa dugaan pelanggaran etik hakim yang memutus perkara. Seperti diketahui, majelis hakim PT akhirnya mengabulkan permohonan terdakwa kasus pengaturan fatwa MA, Pinangki yang keberatan dengan vonis penjara 10 tahun. 

Hakim PT memotong lebih dari separuh vonis hakim. Sehingga, Pinangki hanya akan menjalani hukuman penjara selama 4 tahun dari semula 10 tahun. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Pinangki tidak terbukti melakukan tindak pidana suap.

“Sekali lagi, peraturan perundang-undangan memberikan batasan bagi KY untuk tidak menilai benar atau tidaknya suatu putusan. KY hanya berwenang apabila terdapat dugaan pelanggaran perilaku hakim,” katanya. 





Sumber : https://RRI.MY.ID/peluang-untuk-uji-kebenaran-putusan-hakim-pt-soal-pinangki-di-ky-tertutup

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *