Ongkos Sertifikasi Halal Resmi Ditetapkan, BPJPH Jamin Transparan

  • Whatsapp


RRI.MY.ID – Pemerintah akhirnya menetapkan tarif pengajuan sertifikasi halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag. Biaya sertifikasi halal dibuka mulai Rp 300 ribu. Kemudian untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) bisa mendapatkan fasilitas biaya Rp 0 alias gratis.

Bacaan Lainnya

Aturan tarif sertifikasi halal tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.57/PMK.05/2021 tertanggal 3 Juni 2020. Ketentuan tarif sertifikasi halal terbagi dalam lima jenis. Sertifikasi halal untuk barang dan jasa dipatok Rp 300 ribu sampai Rp 5 juta. Kemudian tarif akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Rp 2,5 juta hingga Rp 17,5 juta. Tarif registrasi auditor halal Rp 300 ribu/orang, pelatihan auditor dan penyelia halal Rp 1,6 juta/orang sampai Rp 3,8 juta/orang. Lalu tarif sertifikasi auditor dan penyelia halal mulai Rp 1,8 juta/orang sampai Rp 3,5 juta/orang.

Plt Kepala BPJPH Kemenag Mastuki mengatakan tarif pengurusan sertifikasi halal itu sifatnya single payment. Artinya cukup sekali bayar melalui BPJPH Kemenag saja. Biaya tersebut sudah termasuk layanan di Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan jasa sidang fatwa di Majelis Ulama Indonesia (MUI).

’’Semuanya transparan,’’ kata Mastuki Rabu malam (16/6). Di awal pendaftaran sertifikat halal, pengaju sudah mendapatkan perincian biayanya. Misalnya untuk perusahaan yang berskala besar, ditetapkan biaya Rp 5 juta. Biaya tersebut sudah meliputi pendaftaran, penerbitan sertifikat, jasa di LPH dan sidang fatwa di MUI.

Selanjutnya Mastuki mengatakan untuk kelompok UMK mendapatkan fasilitas biaya pengurusan sertifikasi halal gratis. Khususnya untuk UMK yang memenuhi kriteria deklarasi halal mandiri. UMK yang bisa deklarasi halal mandiri misalnya pedagang pisang goreng. Selama minyak goreng, tepung, dan bahan lainnya sudah berlabel halal, mereka bisa deklarasi halal sendiri. ’’Untuk buah pisangnya itu sudah positif list,’’ jelasnya.

Mastuki mengatakan dalam waktu dekat BPJPH Kemenag akan mengeluarkan patokan tarif secara lebih detail. Sebab di dalam peraturan yang dikeluarkan Kemenkeu tersebut, memberikan kewenangan lebih detail kepada BPJPH sebagai Badan Layanan Umum (BLU). ’’PMK ini menjadi instrumen penting bagi BPJPH sebagai BLU dalam menjalankan layanan. Utamanya sertifikasi halal,’’ jelasnya.

Editor : Mohamad Nur Asikin

Reporter : Hilmi Setiawan





Sumber : https://www.RRI.MY.ID/ekonomi/17/06/2021/ongkos-sertifikasi-halal-resmi-ditetapkan-bpjph-jamin-transparan/

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *