Berani Kritik Pemerintah Soal Pajak Sembako, Ganjar: Keterlaluan Kalau Dilakukan

  • Whatsapp


RRI.MY.ID, Jakarta – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo angkat bicara soal rencana pemerintah yang hendak mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada kebutuhan pokok atau Sembako.

Bacaan Lainnya

Ganjar pun menyebut sangat keterlaluan apabila pemerintah benar-benar mengenakan pajak terhadap sembako.

Kendati baru sebatas wacana, namun Ganjar mengaku rencana itu keterlaluan jika sampai benar dilakukan pemerintah.


Baca Juga: Klarifikasi PPN Sembako, Dirjen Pajak Minta Bedakan Beras Premium dan…

“Itu belum jelas ya. Tapi menurut saya, kebangetan, keterlaluan lah kalau itu sampai dilakukan,” ujar Ganjar Pranowo, Minggu 13 Juni 2021 seperti dikutip dari Kumparan.com.

Ia pun mengira bahwa rencana tersebut kemungkinan masih sebatas draft undang-undang yang menurutnya masih lama disahkan.


Baca Juga: DPR Buka Suara Soal Wacana Pajak Pendidikan Hingga Sembako

Ganjar berharap, pemerintah pusat mau dan bersedia mengurungkan rencana tersebut lantaran hal itu akan membuat beban hidup masyarakat semakin sulit.

“Kalau tidak salah, masih draft undang-undang kan ya? Kalau undang-undang, masih lama. Tapi, apakah seteknis itu? Saya kok tidak yakin. Jangan kebangetan lah kalau itu,” ucapnya.

Diketahui, rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN terhadap sembako menuai sorotan publik.


Baca Juga: Pemerintah Pungut Pajak PPN Sembako, PKS: Tak Masuk Akal, Berhentilah…

Terkait hal itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak lewat unggahan resminya di Instagram menjelaskan bahwa secara fakta pengecualian dan fasilitas PPN yang diberikan saat ini tidak mempertimbangkan jenis, harga, dan kelompok yang mengonsumsi, sehingga menciptakan distorsi.

Menurut Ditjen Pajak, contoh hal itu yakni seperti beras, daging, atau jasa pendidikan, apapun jenis dan harganya, semuanya mendapat fasilitas yang tidak dikenai PPN.

Alhasil, karena mendapat fasilitas tidak dikenai PPN yang terjadi adalah konsumsi beras premium dan beras biasa sama-sama tidak kena PPN.

Konsumen barang-barang sembako tersebut, menurut Ditjen Pajak, memiliki daya beli yang jauh berbeda, sehingga fasilitas PPN tidak dikenakan atas barang/jasa tersebut memicu kondisi tidak tepat sasaran.

“Orang yang mampu bayar justru tidak membayar pajak karena mengonsumsi barang/jasa yang tidak dikenai PPN,” tulisnya.



Sumber : https://makassar.RRI.MY.ID/berani-kritik-pemerintah-soal-pajak-sembako-ganjar-keterlaluan-kalau-dilakukan/

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *